Berita Reformasi Birokrasi : PPK Wajib Laporkan Hasil Penilaian Kinerja PNS

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan Surat Menteri PANRB Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. Surat tersebut diterbitkan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja PNS sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Tentang Penilaian Kinerja PNS dimaksud.
"Ada pun yang perlu disampaikan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut yaitu, untuk mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, wajib dilakukan penilaian prestasi kerja oleh Pejabat Penilai," kata Menteri PANRB Asman Abnur, Senin (5/9). 
Sumber : dari media

Posting by Mohammad Nurdin

Informasi Statistik Bulan Januari 2015 : Data Sebagai Landasan Pembangunan Yang Kokoh

BPS melakukan tiga jenis kegiatan yaitu sensus, survei, dan kompilasi administrasi untuk menghasilkan data dasar sebagai landasan pengambilan kebijakan pembangunan nasional.
Beberapa data penting adalah sebagai berikut :
- Inflasi Oktober 2014 sebesar 0,47 persen
- Defisit perdagangan luar negeri Indonesia pada Bulan September 2014 sebesar 270 juta Dollar Amerika
- Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) triwulan III tahun 2014 sebesar 5,01 persen
- Pada tahun 2013 di Indonesia sebagian besar rumah tangga pertanian adalah mengusahakan pertanian pada subsektor tanaman pangan (padi/palawija) yaitu sebanyak 17,73 juta rumah tangga
- Persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 11,25 persen
- Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia sebesar 5,94 persen

Sumber : BPS

Posting by Mohammad Nurdin

Posisi utang luar negeri Indonesia

Sejak krisis ekonomi tahun 1997, Indonesia terus menerus dibelit oleh utang. Kurang lebih separuh dari anggaran negaranya adalah untuk pembayaran utang.

Jumlah dan asal utang Indonesia
Utang luar negeri Indonesia lebih didominasi oleh utang swasta. Berdasarkan data di Bank Indonesia, posisi utang luar negeri pada Maret 2006 tercatat US$ 134 miliar, pada Juni 2006 tercatat US$ 129 miliar dan Desember 2006 tercatat US$ 125,25 miliar. Sedangkan untuk utang swasta tercatat meningkat dari US$ 50,05 miliar pada September 2006 menjadi US$ 51,13 miliar pada Desember 2006.[1]

Penghapusan Formasi Pegawai Negeri Sipil Jenjang Eselon III, IV, dan V

Penghapusan Formasi Pegawai Negeri Sipil Jenjang Eselon III, IV, dan V

 Written by prayogo Tuesday, 27 December 2011 07:35

Pemerintah secara bertahap akan menghapus formasi pegawai negeri sipil (PNS) jenjang eselon III hingga V. Penghapusan ini untuk efisiensi kinerja pegawai pemerintahan.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan dan RB) Eko Prasodjo mengatakan, penghapusan jenjang itu akan dilakukan secara bertahap mulai tahun ini, agar tidak ada pergolakan dari PNS dan kritikan dari pihak lain. Menurut Eko,PNS eselon III hingga V akan dihapus sesuai struktur, dan bukan terkait dengan pencapaian kinerjanya.