Ajang Silaturahmi Antara Kita: 2017

Tampilkan postingan dengan label 2017. Tampilkan semua postingan

Minggu, 16 Februari 2020

Fenomena IPM : Gerakan Kembali Sekolah (GKS) Kab. Brebes Merupakan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019

JAKARTA - Keterjangkauan pelayanan dasar seperti akses terhadap pendidikan, menjadi masalah di Kabupaten Brebes karena luas wilayah dan jumlah penduduknya yang besar. Pada tahun 2018, tercatat 16.874 anak di Kabupaten Brebes tidak bersekolah. Menurut data yang dirilis tahun 2018 oleh Indonesia Development Forum, angka anak tidak sekolah paling banyak ditemukan di Kecamatan Bantarkawung yang mencapai 1.980 anak dan Losari 1.899 anak. Melihat kenyataan tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes meluncurkan inovasi Gerakan Kembali Bersekolah (GKB).
Dampak dari lahirnya inovasi ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebanyak 1.212 anak telah dikembalikan ke sekolah pada tahun 2017 dan 4.074 anak pada tahun 2018. Lebih lanjut, Gerakan Kembali Bersekolah dibangun untuk membantu pemerintah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bidang pendidikan serta memutus rantai kemiskinan antar generasi. “Sebelumnya, masyarakat ogah-ogahan bersekolah karena faktor ekonomi orang tua, motivasi rendah, bekerja, dan disabilitas. Tapi sekarang perlahan berubah,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes Djoko Gunawan saat Presentasi dan Wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Kantor Kemenerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) beberapa waktu lalu.

Baca selengkapnya »

Minggu, 10 Juni 2018

Ini Daftar LAZ Berekomendasi Baznas

Sumber Berita : www.republika.co.id
Tanggal : Jumat 05 May 2017 08:05 WIB

Hingga Kamis (4/5), Baznas sudah memberikan rekomedasi dan dilanjutkan pemberian izin Kementerian Agama kepada LAZ untuk tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Melalui rilis yang diterima Republika,co.id, Kamis (4/5), berikut daftar LAZ-LAZ tersebut:
LAZ Skala Nasional
1. LAZ Rumah Zakat Indonesia
2. LAZ Daarut Tauhid
3. LAZ Baitul Maal Hidayatullah
4. LAZ Dompet Dhuafa Republika
5. LAZ Nurul Hayat
6. LAZ Inisiatif Zakat Indonesia
7. LAZ Yatim Mandiri Surabaya
8. LAZ Lembaga Manajemen Infak Ukhuwah Islamiyah
9. LAZ Dana Sosial Al Falah Surabaya
10. LAZ Pesantren Islam Al Azhar
11. LAZ Baitulmaal Muamalat
12. LAZ Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdatul Ulama (LAZIS NU)
13. LAZ Global Zakat
14. LAZ Muhammadiyah
15. LAZ Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia
16. LAZ Perkumpulan Persatuan Islam
17. LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia

LAZ Skala Provinsi
1. LAZ Baitul Maal FKAM
2. LAZ Semai Sinergi Umat
3. LAZ Dompet Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB
4. LAZ Dompet Sosial Madani (DSM) Bali
5. LAZ Harapan Dhuafa Banten
6. LAZ Solo Peduli Ummat
7. LAZ Dana Peduli Umat Kalimantan Timur

LAZ Skala Kabupaten/ Kota

1. LAZ Yayasan Kesejahteraan Madani
2. LAZ Swadaya Ummah
3. LAZ Ibadurrahman
4. LAZ Abdurrahman Bin Auf
5. LAZ Komunitas Mata Air Jakarta
6. LAZ Bina Insan Madani Dumai
7. LAZ DSNI Amanah Batam
8. LAZ Rumah Peduli Umat Bandung Barat
9. LAZ Ummul Quro' Jombang
10. LAZ Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Mal Madinatul Iman
11. LAZ Dompet Amanah Umat Sedati Sidoarjo

Sedangkan, LAZ yang telah mendapatkan rekomendasi Baznas tapi masih mengurus ijin di Kementerian Agama:

LAZ Skala Nasional
Kosong

LAZ Skala Provinsi
Kosong

LAZ Skala Kabupaten/ Kota
1. LAZ Zakatku Bakti Persada
2. LAZ Indonesia Berbagi
3. LAZ Amal Madani Indonesia
4. LAZ Insan Masyarakat Madani
5. LAZ Al Bunyan Bogor

Saat ini, Baznas masih terus melakukan verifikasi LAZ yang meminta rekomendasi untuk mendapatkan ijin operasional dari Kementerian Agama. Seperti diimbau sebelumnya, LAZ yang ingin beroperasi harus memenuhi sejumlah persyaratan.
Sebelum beroperasi, LAZ wajib mendapat izin pejabat yang ditunjuk menteri penyelenggara urusan di bidang agama (Menteri Agama). Menurut Direktur Pernghimpunan, Komunikasi dan Informasi Nasional Baznas Arifin Purwakananta, izin ini hanya diberikan bila memenuhi berbagai persyaratan seperti terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.
Syarat selanjutnya berbadan hukum dan mendapat rekomendasi Baznas. LAZ harus pula memiliki pengawas syariat, kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk laksanakan kegiatan. LAZ wajib bersifat nirlaba, miliki program mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/05/05/opggcc396-ini-daftar-laz-berekomendasi-baznas

Posting by Mohammad Nurdin

Kamis, 07 Juni 2018

Konsumsi Masyarakat Lesu, Pertumbuhan Ekonomi 2017 Tertahan 5,07 Persen

Penulis: Michael Reily
Editor: Ekarina
Senin 5/2/2018, 14.59 WIB

“Konsumsi merupakan salah satu penyebab, banyak orang yang menahan uangnya sejak kuartal kedua 2017,” kata Suhariyanto.
Belanja diskon

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 mencapai 5,07%. Ini di bawah target pertumbuhan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) yang sebesar 5,2 % dan cenderung stagnan serta hanya naik tipis dibandingkan tahun 2016 yang tumbuh 5,03%.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi tahun lalu disebabkan oleh adanya penurunan konsumsi rumah tangga secara tahunan (year -on- year) menjadi 4,95% dari 5,01% pada 2016. Secara kuartalan, konsumsi rumah tangga kuartal IV-2017 naik 0,01% dibandingkan kuartal sebelumnya menjadi 4,97%.

Baca selengkapnya »

Senin, 02 April 2018

NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KAB. BREBES PER TAHUN 2017

Berikut ini adalah nama organisasi perangkat daerah Kabupaten Brebes per tahun 2017 :
1.     Sekretariat Daerah (Setda)
2.     Sekretariat DPRD (Setwan)
3.     Inspektorat

DINAS DAERAH
4.       Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dindikpora)
5.       Dinas Kesehatan (Dinkes)
6.       Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
7.       Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (DPSDAPR)
8.       Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperwaskim)
9.       Dinas Sosial (Dinsos)
10.     Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades)
11.     Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB)
12.     Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah (DLHPS)
13.     Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukpil)
14.     Dinas Perhubungan (Dinhub)
15.     Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Dinkominfotik)
16.     Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Dinkopumdag)
17.     Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker)
18.     Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
19.     Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dinbudpar)
20.     Dinas Arsip dan Perpustakaan (Dinarpus)
21.     Dinas Perikanan (Dinkan)
22.     Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)
23.     Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH)
24.     Satpol PP

BADAN
25.     Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD)
26.     Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperlitbangda)
27.     Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD)
28.     Badan Penanggulangan Bencana Daerah
29.     Kantor Kesbangpol dan Linmas
30.     Rumah Sakit Umum Daerah Brebes
31.     Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu
32.     Sekretariat Badan Narkotika Kab. Brebes

KECAMATAN
33.     Kecamatan Brebes
34.     Kecamatan Wanasari
35.     Kecamatan Bulakamba
36.     Kecamatan Jatibarang
37.     Kecamatan Songgom
38.     Kecamatan Tanjung
39.     Kecamatan Losari
40.     Kecamatan Larangan
41.     Kecamatan Ketanggungan
42.     Kecamatan Kersana
43.     Kecamatan Banjarharjo
44.     Kecamatan Tonjong
45.     Kecamatan Bumiayu
46.     Kecamatan Sirampog
47.     Kecamatan Paguyangan
48.     Kecamatan Bantarkawung
49.     Kecamatan Salem

BAGIAN
50.     Bagian Tata Pemerintahan
51.     Bagian Penanggulangan Kemiskinan
52.     Bagian Pemerintahan Desa
53.     Bagian Kesra
54.     Bagian Perekonomian
55.     Bagian Pembangunan
56.     Bagian Layanan Pengadaan
57.     Bagian Organisasi
58.     Bagian Umum
59.     Bagian Hukum

UPTD/UPT
60.     UPT DINAS PENGAIRAN, ESDM
61.     UPT DINAS PENDIDIKAN
62.     UPT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
63.     UPT BADAN KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
64.     UPT DINAS KESEHATAN BALAI PENGOBATAN PARU
65.     UPT DINAS KESEHATAN LAB. KESEHATAN DAERAH
66.     UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEC. BREBES
67.     UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEC. TANJUNG
68.     UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEC. BANJARHARJO
69.     UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEC. PAGUYANGAN
70.     UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEC. BUMIAYU
71.     UPT BPBD PEMADAMAN KEBAKARAN KEC. PAGUYANGAN
72.     UPT BPBD PEMADAMAN KEBAKARAN KEC. BREBES

KELURAHAN
73.     Sekratariat KORPRI
74.     Kelurahan Brebes
75.     Kelurahan Pasarbatang
76.     Kelurahan Gandasuli
77.     Kelurahan Limbangan Kulon
78.     Kelurahan Limbangan Wetan

Posting by Mohammad Nurdin

Selasa, 31 Oktober 2017

Fenomena Ekonomi Kab. Brebes 2017 : Produksi Durian

Sejumlah petani di desa penghasil durian yaitu Desa Kalijurang dan Desa Rajawetan melakukan panen durian. Kegiatan panen mulai awal Oktober 2017 hingga awal tahun depan. Jenis Durian adalah Durian Mentega. Produksi meningkat dibandingkan tahun lalu yang banyak gagal panen karena curah hujan yang sangat tinggi sehingga bunga rontok.
Dampak : peningkatan laju pertumbuhan ekonomi khusus untuk komoditas durian (Kategori : Pertanian Sub Kategori : Tanaman Hortikultura Tahunan - Tanaman buah-buahan.
Dampak untuk sub kategori tanaman hortikultura sangat rendah karena share tanaman durian rendah dan bukan komoditas utama.

Posting by Mohammad Nurdin

Selasa, 10 Oktober 2017

Upah Minimum Regional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menandatangani penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2017 untuk 35 daerah di Jawa Tengah. UMK tertinggi yaitu Kota Semarang sebesar Rp 2.125.000.
Ganjar menandatangani surat Keputusan Gubernur bernomor 560/50 Tahun 2016 tertanggal 21 November 2016 sore tadi di kantornya. Nominal UMK tersebut yaitu:

1. Kota Semarang Rp 2.125.000
2. Kabupaten Demak Rp 1.900.000
3. Kabupaten Kendal Rp 1.774.867
4. Kabupaten Semarang Rp 1.745.000
5. Kota Salatiga Rp 1.596.000
6. Kabupaten Grobogan Rp 1.435.000
7. Kabupaten Blora Rp 1.438.100
8. Kabupaten Kudus Rp 1.740.900
9. Kabupaten Jepara Rp 1.600.000
10. Kabupaten Pati Rp 1.420.000
11. Kabupaten Rembang Rp 1.408.000
12. Kabupaten Boyolali Rp 1.519.289.
13. Kota Surakarta Rp 1.534.985
14. Kabupaten Sukoharjo Rp 1.513.000
15. Kabupaten Sragen Rp 1.422.585,52
16. Kabupaten Karanganyar Rp 1.560.000
17. Kabupaten Wonogiri Rp 1.401.000
18. Kabupaten Klaten Rp 1.528.500
19. Kota Magelang Rp 1.453.000
20. Kabupaten Magelang Rp 1.570.000
21. Kabupaten Purworejo Rp 1.445.000
22. Kabupaten Temanggung Rp 1.431.500
23. Kabupaten Wonosobo Rp 1.457.100
24. Kabupaten Kebumen Rp 1.433.900
25. Kabupaten Banyumas Rp 1.461.400
26. Kabupaten Cilacap Rp 1.693.689
27. Kabupaten Banjarnegara Rp 1.370.000
28. Kabupaten Purbalingga Rp 1.522.500
29. Kabupaten Batang Rp 1.603.000
30. Kota Pekalongan Rp 1.623.750
31. Kabupaten Pekalongan Rp 1.583.697,50
32. Kabupaten Pemalang Rp 1.460.000
33. Kota Tegal Rp 1.499.500
34. Kabupaten Tegal Rp 1.487.000
35. Kabupaten Brebes Rp 1.418.100

Sumber : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3350901/ganjar-pranowo-tetapkan-umk-2017-untuk-35-daerah-di-jateng-ini-rinciannya
Diakses pada : Rabu, 11 Oktober 2017

Posting by Mohammad Nurdin